MEDAN– Seiring terjadinya pandemi Covid-19, Share kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengalami penurunan di 2020.
“Namun sejak 2021 hingga 2023 terjadi peningkatan share yang signifikan. Ini disebabkan segmen UMKM lebih duluan pulih ketimbang korporasi,” kata Bambang Mukti Riyadi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Rabu (26/7/2023).
Didampingi Anton Purba, Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) 2 dan Perizinan serta Wan Nuzul Fachri, Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK, dan Kemitraan Pemerintah Daerah, Bambang menyebutkan, pada 2023 share kredit UMKM semakin meningkat seiring banyaknya program dengan fokus penguatan UMKM.
Dijelaskanya, sejak pandemi Covid-19 terjadi, share kredit UMKM mengalami penurunan hingga Desember 2020.
Sementara di awal 2021, share kredit UMKM mulai pulih dan terus bertumbuh hingga Mei 2023.
Peningkatan akses keuangan UMKM terus berlanjut guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Penyaluran kredit UMKM di Sumatera Utara hingga Mei 2023 mencapai Rp73,10 triliun dan terpantau bertumbuh optimal sebesar 11,21 persen yoy di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global.
Ia memaparkan kredit yang disalurkan ke UMKM di 2019 sebesar 26,19 persen, pada 2020 turun jadi 25,47 persen.
Sedangka 2021 naik kembali jadi 26,56 persen (Rp237,77 triliun) dan di 2022 naik lagi jadi 27,76 persen (Rp253,49 triliun), kemudian pada 2023 hingga Mei mencapai 29,40 persen (Rp248,65 triliun).
Dari sisi jumlah memang ada penurunan, namun dari sisi persentase kredit yang disalurkan ke UMKM terus bertumbuh.
Dikatakanya, jumlah kredit ke UMKM turun posisi Mei 2023, tapi share penyalurannya meningkat.
Sedangkan Non Performing Loan (NPL) atau persentase kredit bermasalah 3,73 persen. Juga turun 393 BPS.
Porsi kredit UMKM terhadap kredit total juga semakin mendekati target yang dicanangkan pemerintah sebesar 30 persen (Mei 2023 29,40 persen. Angka ini meningkat cukup signifikan dibanding Mei 2022 25,80 persen).
Kemudian kredit yang disalurkan di 2023 sebesar Rp245,65 triliun tersebut, paling banyak untuk kredit modal kerja Rp110,01 triliun (turun 8,52 persen yoy) disusul kredit konsumtif Rp71,56 triliun (naik 7,47 persen yoy) dan kredit investasi sebesar Rp67,08 triliun (turun 1,25 persen)
Dana Pihak Ketiga
Bambang juga memaparkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) selama 2023 cenderung terbatas namun mulai menunjukkan peningkatan.
Per Mei 2023, penghimpunan DPK tercatat sebesar Rp300,48 triliun dengan pertumbuhan 2,21 persen yoy, ditopang pertumbuhan simpanan Deposito sebesar 7,07 persen yoy.
Struktur simpanan DPK terdiri dari 45,06 persen tabungan, 39,15 persen deposito, dan 15,79 persen giro.
Kualitas kredit perbankan tetap terjaga dalam level yang aman dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,89 persen (April 2023: 0,90 persen) dan NPL gross 2,56 persen (April 2023: 2,53 persen).
Di sisi lain, kredit restrukturisasi Covid-19 melanjutkan tren penurunan sebesar Rp39 miliar menjadi Rp10,23 triliun (April 2023: Rp10,62 triliun).
Likuiditas industri perbankan yang berkantor pusat di Sumatera Utara pada Mei 2023 dalam level yang memadai dengan rasio likuditas yang terjaga.
Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) meningkat masing-masing sebesar 116,82 persen (April 2023: 112,54 persen) dan 23,96 persen (April 2023: 23,63 persen).
Angka ini jauh di atas ambang batas ketentuan masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen serta sangat memadai dalam mengantisipasi kebutuhan transaksional masyarakat Sumatera Utara.
Menurutnya , OJK terus menjaga ketahanan perbankan terhadap tekanan kondisi makro ekonomi, geopolitik, serta cyber-attack termasuk penguatan digital maturity & digital resiliency.
Selain itu OJK meminta perbankan secara terus menerus memperkuat tata kelola, manajemen assets & liabilities serta anti-fraud system.
Di Sumut ada 56 Bank Umum (2 berkantor pusat di Sumut) dan 52 BPR/BPRS.
Rasio kecukupan modal (CAR) Mei 2023: Bank Umum 28,16 persen dan BPR/BPRS 28,05 persen.
Rasio kecukupan modal bank umum (BU) ataupun Bank Perkreditan Rakyat dan BPR Syariah, katanya dalam menghadapi risiko berada dalam level aman. (swisma)